BPJS Kesehatan Batal Naik, Dewi Aryani Minta Pemerintah Kembalikan Iuran Rakyat

Vimanews-TEGAL-Dengan dibatalkannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 oleh Mahkamah Agung. Pemerintah wajib kembalikan iuran rakyat.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani, Senin (9/3/2020).

Dewi mengatakan Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dibatalkannya kenaikan BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020.

Maka, kata Dewi, iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu
a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

“Pemerintah dalam hal ini kemenkes, Kemenkeu, dan Bpjs kesehatan harus segera membahas teknis pengembalian iuran masyarakat yang sudah di bayarkan sejak bulan januari sampai bulan maret 2020.

Ini tidak mudah , jadi harus benar-benar membuat langkah yang paling tepat agar tidak membuat kegaduhan baru.

Lebih lanjut Dewi mengatakan, Pemerintah jangan memulai gaduh dengan urusan kenaikan dan mengakhiri dgn gaduh pula.

“Selesaikan semua urusan rakyat sebaik baiknya,”ujar Dewi Aryani yang merupakan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Jateng IX

Masalah kesehatan saat ini,, lanjut Dewi, adalah kebutuhan mendasar rakyat dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat hingga Daerah untuk memastikan semua mendapat pelayanan kesehatan yg sesuai menggunakan JKN/BPJS sesuai kategorinya.

Menurutnya, Untuk yang masuk kategori miskin harus dapat KIS PBI, data segera di verval ulang secara berkala oleh kemensos melibatkan kemendagri, supaya tepat sasaran.

“Untuk BPJS mandiri dengan tidak adanya kenaikan iuran kelas 3 di harapkan kesadaran masyarakat yg mampu membayar makin tinggi untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri”, tandas Dewi Aryani.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

error: Content is protected !!