Dewi Aryani Sosialisasikan UU PPMI

Vimanews-TEGAL-Bertempat di rumah aspirasi, Anggota DPR RI DR.Dewi Aryani MSi, kembali melaksanakan sosialisasi undang-undang untuk komunitas masyarakat terutama para pemuda yang ingin mendalami mengenai peluang kerja di luar negeri.

Hadir dalam sosialisasi tersebut berbagai unsur perwakilan dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Tegal yaitu dari Suradadi, Kramat, Tarub, Kedung Banteng hingga Bojong.

Dewi Aryani menjelaskan, setelah disahkan pada 25 Oktober 2017 melalui Sidang Paripurna DPR-RI, Undang-Undang tentang PPMI (Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) akhirnya diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Seperti yang kita ketahui bersama, proses revisi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berjalan dalam proses yang cukup panjang. Setelah kurang lebih 7 tahun proses pembahasan, Undang-Undang No.18 tahun 2017 akan menggantikan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri,” jelas DeAr panggilan Akrab Dewi Aryani.

Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, lanjut DeAr, memiliki banyak kemajuan dalam beberapa aspek.

Di antaranya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2012.

DeAr juga menjelaskan bahwa banyak hal juga ikut berubah, salah satunya adalah nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Bahkan, kata DeAr, dengan disahkannya UU PPMI maka fungsi BP2MI yang diubah dari BNP2TKI menjadi bertambah, antara lain memberikan rekomendasi kepada Pengerah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) guna bisa menempatan TKI di luar negeri.

Selain itu, BP2MI bisa menempatan TKI antara pemerintah dengan pemerintah atau goverment to goverment (G to G) dan pemerintah dengan swasta (G to Private-P) atau antara pemerintah Indonesia dengan pihak swasta di negara lain.

“Khusus TKI pelaut juga menjadi tanggung jawab BP2MI untuk memproses dan mengirimkannya.Kalau sebelumnya kita mengurus pelaut seperti anak buah kapal (ABK) hanya diatur secara implisit dalam UU 39 / 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,” tandas Dewi.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

error: Content is protected !!