BI Tegal Berupaya Dukung Program Legalisasi Aset Yang Dicanangkan BPN

????????????????????????????????????

TEGAL. Salah satu kendala utama UMKM yang belum dapat mengakses kredit ke perbankan adalah UMKM tidak memiliki agunan yang memadai, baik dari aspek legalitas maupun kecukupan nilainya. Apalagi jika dipersyaratkan bahwa agunan tersebut berupa tanah atau tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat, belum semua UMKM dapat memenuhinyaa. Hal tersebut disampaikan Kepala BI Tegal Joni Marsius saat penyerahan sertifikasi lahan dan sosialisasi ciri-ciri keaslian rupiah di Kabupaten Batang beberapa hari lalu.

Joni Marsius mengatakan melihat kondisi tersebut, BI Tegal berupaya mendukung program legalisasi aset yang dicanangkan oleh BPN, dalam hal ini Kantor Pertanahan Batang. “Pada awal tahun 2015 kami bersama Kantor Pertanahan Batang melakukan sosialisasi sertifikasi di tempat ini (Balai Desa Rowobelang), dan setelahnya dilakukan sosialisasi-sosialisasi secara masif di berbagai desa di Kabupaten Batang,”ungkapnya.

Terdapat 250 bidang lahan yang disertifikasi di Rowobelang dan berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Batang, total terdapat 3.000 bidang lahan dai 17 desa/kelurahan yang telah dilakukan proses sertifikasi pada tahun 2015.

Menurut Joni, selain memberikan 3.000 sertifikat tanah, kami juga bekerjasama dengan kalangan perbankan (BPD dan BRI) dengan harapan agar perbankan dapat memperoleh informasi serta mengoptimalkan potensi yang besar ini. Kelompok masyarakat kami harapkan juga dapat aktif dan terus melakukan perbaikan-perbaikan serta peningkatan kompetensi/kapabilitas karena meskipun telah tersedia sertifikat sebagai agunan, perbankan masih akan menganalisis berbagai kriteria untuk mendukung proses pemberian kredit.

Dari data yang dihimpun sampai dengan akhir tahun 2014, secara nasional pangsa kredit perbankan kepada UMKM mencapai Rp 731,8 triliun atau 16 persen dari total kredit perbankan sebesar Rp 3.706,5 triliun. Kredit UMKM tersebut, terdiri dari 93 persen kredit komersil yaitu Rp 681,5  triliun dan kredit program (KUR) sebesar 7 persen atau sebesar Rp50,3 triliun.[ita]

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

error: Content is protected !!